Senin, 22 Februari 2010

Sosiologi Politik Rangkuman Mata Kuliah MODUL 1HAKIKAT SOSIOLOGI POLITIK

Kegiatan Belajar 1Pengertian dan Hakikat Sosiologi Politik
Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, distribusi dan alokasi.
Oleh para ahli sosiologi, sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Duverger bahkan menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu politik. Para ahli ilmu politik memAndang sosiologi politik sebagai bidang subjek (subject area) studi yang mempelajari politik dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam mata kuliah ini sosiologi politik dipAndang sebagai bidang studi yang bersifat interdisipliner, yang mempelajari konsep-konsep sosiologi, politik, dan masalah-masalah politik yang ditinjau secara sosiologis.
Kegiatan Belajar 2Perkembangan Sosiologi Politik
Asal mula sosiologi politik sebagai bidang suatu studi sulit ditetapkan secara pasti. Namun hal ini bisa ditelusuri dari karya-karya sosiolog atau ilmuwan politik mengenai tema-tema sosiologi politik. Dua tokoh besar yang bisa dianggap sebagai "bapak pendiri" sosiologi politik karena karyanya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi politik, baik dalam hal teori atau konsep dan metodologi ialah Karl Marx dan Max Weber. Beberapa tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi politik ialah Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Gabriel Tarde, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Ostrogroski, Roberto Michels, Stuart Rice, Harold Laswell, Gabriel Almond, Sidney Verba, James Coleman, dan Seymour Martin Lipset
Kegiatan Belajar 3Pendekatan dan Peranan Sosiologi Politik
Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pAndang tertentu yang digunakan dalam studi atau penelitian sosiologi politik. Ada 4 pendekatan yang umum dilakukan dalam studi sosiologi politik, yaitu : (1) pendekatan historis, (2) pendekatan komparatif, (3) pendekatan insttitusional, dan (4) pendekatan behavioral.
Metode adalah cara yang dilakukan dalam studi sosiologi politik termasuk teknik analisa data guna mengambil kesimpulan. Ada dua metode yang dikenal, yaitu (1) metode kuantitatif, yang menggunakan data-data kuantitatif (angka-angka) dan tes-tes statistika dalam pengambilan kesimpulan, (2) metode kualitatif, yang menggunakan data-data kualitatif (verbal) dan tidak menggunakan teknik-teknik statistika dalam mengambil kesimpulan.
Untuk memperoleh data bisa menggunakan teknik wawancara, studi kasus, pengamatan baik terlibat maupun tidak atau teknik lainnya. Teori dan model digunakan pula dalam studi-studi sosiologi politik guna memberikan pedoman bagi pelaksanan penelitian.
Sosiologi politik, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dapat berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan politik. Peranan tersebut terutama dalam menyediakan data-data hasil penelitian guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 
MODUL 2STRATIFIKASI SOSIAL
Kegiatan Belajar 1Stratifikasi Sosial

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama yanq saling berinteraksi sebagai kesatuan sosial dan sistem kehidupan yang menghasilkan kebudayaan.
Dalam setiap masyarakat terdapat stratifikasi sosial atau lapisan sosial. Stratifikasi ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan dari anggota masyarakat yang bersangkutan baik dari segi kemampuan, kebutuhan, sehingga membutuhkan pengaturan atau pembagian sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Stratifikasi sosial juga terjadi karena penghargaan masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap berharga. Beberapa ukuran yang mempengaruhi pelapisan sosial di antaranya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari sifatnya stratifikasi sosial terdiri atas stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Secara hirarkhis stratifikasi sosial terdiri atas kelas atas (uper class), kelas menengah (midle class), dan kelas bawah (lower class) yang masing-masingnya dapat dibagi-bagi lagi. Secara nyata stratifikasi sosial berwujud dalam kelas ekonomi, kelas politis, dan kelas yang didasarkan atas status.
Kegiatan Belajar 2Kedudukan (Status) dan Perannya (Role)
Pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status) sering dipertuhankan karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda tetapi kadang-kadang juga sama. Kedudukan (status) dapat diberikan pengertian sebagai tempat atau porsi seseorang dalam kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial dapat diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti pergaulannya, prestisenya, serta hal dan kewajibannya.
Ada dua macam kedudukan yaitu Ascribed status dan Achieved status. Achieved status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan raohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja misalnya menjadi polisi, guru, dan lain sebagainya.
Peranan (role) merupakan hal yang tak terpisahkan dari status. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah aspek dinamis dari status yang dimiliki seseorang. Seseorang dinyatakan berperan bila ia telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.
Kegiatan Belajar 3Mobilitas Sosial
Mobilitas sosial adalan perpindahan orang atau kelompok dari strata yang satu ke strata yang lain. Soerjono Soekanto mendefinisikan mobilitas sosial sebagai gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi kelompok sosial atau suatu keadaan dimana individu-individu bergerak naikatau turun dari kedudukannya.
Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial terjadi apakah perubahan kedudukan/posisi pada strata yang sama.
Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu-individu dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, bisa naik atau turun.
Menurut Pitirim A Sorokin mobilitas sosial vertikal memiliki saluran-saluran dalam masyarakat yang disebut social recculation misalnya lembaga keagamaan, angkatan bersenjata dan sebagainya. Selain itu mobilitas sosial vertikal dipengaruhi oleh faktor status sosial, keadaan ekonomi, situasi politis dan motif keagamaan. 

MODUL 3KEKUASAAN
Kegiatan Belajar 1Kekuasaan dan Wewenang

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendaknya. Yang mempunyai kekuasaan disebut pemimpin, biasanya berada di tangan seseorang atau sekelompok orang yang disebut The Rulling Class. Sumber kekuasaan dapat berupa hak milik (otonomi) dapat pula bersumber pada hukum, ideologi dan sebagainya. Jika dilihat dari hukum (legitimasi) maka kekuasaan dapat diperoleh karena kharismatik, tradisional atau rational (legal).
Kekuasaan yang mendapat dukungan dan pengakuan masyarakat disebut wewenang. Wewenang ada bermacam-macam, ada yang resmi dan tidak resmi, ada pribadi/territorial, ada terbatas/menyeluruh
Kegiatan Belajar 2Kepemimpinan
Pemimpin yang berhasil jika dia mempunyai sifat kepemimpinan. Dia dapat mempengaruhi bawahannya, sehingga mematuhi dan mengikuti kemauannya. Kepemimpinan diakui baik dengan keterpaduan hukum. Karena itu disebut kepemimpinan resmi (formal); kepemimpin karena pengetahuan masyarakat disebut kepemimpinan tidak resmi (informal).
Munculnya seorang pemimpin pada mulanya karena sifatnya yang menonjol seperti: lebih aktif, paling kuat (berani), cerdas dibandingkan rekan-rekannya. Kepemimpinan terkait dengan kekuasaan, kewibawaan dan kemampuannya. Sebagai ilmu terapan maka kepemimpinan dapat dipelajari, namun setiap pemimpin mempunyai gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda disebabkan karena sifat kepemimpinan mempunyai kepribadian sendiri yang unik dan khas.
Kepemimpinan Barat yang dilandasi oleh kekuasaan, kekuatan dan kekayaan menumbuhkan persaingan untuk memperolehnya. Maka kepemimpinan Barat mengenal Top Leader (pemimpin puncak) yang menentukan mati hidupnya organisasi (masyarakat). Kedudukannya sangat didambakan dan sangat langka, maka dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki keterampilan teknis dan managerial yang canggih. Kepemimpinan Barat digambarkan sebagai piramida.
Kepemimpinan Indonesia yang berlandaskan filsafat bangsa Pancasila, karena itu pemimpin Indonesia mengejar bukan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan akan tetapi kekeluargaan, musyawarah mufakat, tulus ikhlas. Pemimpin memberikan pengayoman dan perlindungan agar bawahan hidup sejahtera, damai, dan tenang. Kepemimpinannya digambarkan dengan piramida terbalik sebagai simbol pohon beringin
Kegiatan Belajar 3Birokrasi
Untuk mengatur hubungan (komunikasi) pimpinan dengan bawahannya dalam organisasi modern (negara), karena anggotanya banyak dan wilayahnya luas, maka digunakan sistem yang disebut birokrasi. Tujuannya adalah untuk melancarkan tugas-tugas kerja unit. Untuk menentukan ada/tidaknya pelaksanaan birokrasi. Terlihat ada 5 unsurnya yaitu ada organisasi, tujuan, pengerahan tenaga, terus menerus dan teratur. Dalam pelaksanaan birokrasi ternyata cenderung ada birokratisasi, yang mengakibatkan hanya pemimpin yang aktif sedangkan bawahan apatis, malas-malasan. Menurut Max Weber dalam pelaksanaan birokrasi terlihat cirinya antara lain, ada kewenangan, hirarki, ada dokumen tertulis, pelaksanaan memerlukan latihan, kemampuan bekerja, pelaksanaan langsung (tidak langsung). 

MODUL 4KEKUATAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
Kegiatan Belajar 1Dinamika dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan dalam segi-segi kemasyarakatan, baik dalam hal sistem dan struktur sosial, pranata/lembaga sosial, hubungan sosial dan lain sebagainya pada satu tingkatan masyarakat tertentu. Perubahan sosial dikategorikan sebagai proses sosial, segmentasi, perubahan struktural, dan perubahan dalam struktur kelompok. Bentuk-bentuk perubahan sosial diantaranva adalah perubahan cepat dan perubahan lambat, perubahan kecil dan perubahan besar, serta perubahan yang dikehendaki/direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki/direncanakan
Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam bisa juga dari luar masyarakat. Sebab-sebab dari dalam di antaranya adalah pertambahan atau pengurangan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan yang dari luar di antaranya faktor alam/ fisik, peperangan, dan pengaruh budaya asing
Kegiatan Belajar 2Kekuatan-kekuatan Sosial
Keserasian dan harmoni masyarakat (social equilibrium) tentu saja menjadi harapan setiap orang. Namun demikian tidak berarti bahwa masyarakat harus bersifat tetap dalam arti statis tidak ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ke arah peningkatan taraf kehiduoan masyarakat tentu juga menjadi harapan semua orang. Perubahan-perubahan sosial terjadi karena adanya unsur-unsur baru yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau berasal dari luar.
Ketika keserasian masyarakat kembali normal setelah terjadinya perubahan sebagai akibat munculnya unsur-unsur baru maka dapat dikatakan telah terjadi penyesuaian sosial atau adjusment. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya disebut maladjusment atau ketidakpenyesuaian sosial yang bisa jadi menimbulkan anomie.
Dalam proses perubahan sosial diperlukan saluran-saluran yang disebut saluran perubahan sosial (avenue or chanel of change). Saluran perubahan sosial tersebut biasanya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya dalam bidang pemerintahan, pendidikan, agama, ekonomi, hukum dan lain sebagainya.
Dalam perubahan sosial, ada unsur-unsur baru yang terbentuk. Unsur-unsur tersebut pasti ada yang membawanya yang disebut dengan kekuatan sosial. Jadi secara umum kekuatan sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial dan turut menentukan berjalannya dinamika sosial. Beberapa kekuatan sosial yang kita kenal di antaranya: elit penguasa, elit intelektual, elit pemuda, elit agama, media massa.
Kegiatan Belajar 3Masalah-masalah Sosial
Masalah sosial merupakan gejala yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Hampir tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah sosial. Apalagi pada negara-negara berkembang, seperti misalnya Indonesia yang masih banyak mengalami perubahan-perubahan sosial, masalah-masalah sosial selalu muncul. Masalah sosial bisa muncul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial, atau sebagai indikasi terjadinya perubahan sosial, atau bahkan sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial.
Secara khusus, masalah sosial bisa dibaratkan sebuah penyakit atau gangguan kesehatan pada diri seorang individu. Penyakit atau gangguan kesehatan pada diri individu ditunjukkan oleh adanya kondisi tidak normal ( fisik atau psikis) pada individu yang bersangkutan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan. Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut masalah moral. Artinya, berkait erat dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Satu gejala sosial atau tata kelakuan masyarakat dikatakan sebagai masalah sosial jika bertentangan dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat.
Masalah-masalah sosial muncul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor:
Ekonomis misalnya kemiskinan, pengangguran
Biologis misalnya penyakit
Psikologis misalnya persoalan penyakit syaraf (denurosis), bunuh diri disorganisasi jiwa.
Kebudayaan misalnya perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial dan keagamaan.
Beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya: kemiskinan, kejahatan, ; disorganisasi keluarga; masalah generasi muda dalam masyarakat ; peperangan; pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat; masalah kependudukan; masalah lingkungan hidup; dan birokrasi. 

MODUL 5STRUKTUR DAN LEMBAGA POLITIK
Kegiatan Belajar 1Struktur Politik

Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu.
Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat.
Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal.
Kegiatan Belajar 2Lembaga Politik
Lembaga politik adalah badan yang berisikan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi politik dalam sistem politik suatu negara. Perbedaan pokok dengan struktur poli-tik terletak pada tugas masing-masing lembaga yang lebih terperinci dan jelas. Dengan kata lain struktur menunjuk pada susunan komponen-komponen dari kekuasaan politik negara, sedangkan lembaga-lembaga politik merupakan perwujudan dari komponen-komponen tersebut secara kongkrit dalam bentuk badan politik.
Lembaga-lembaga politik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga politik di Indonesia adalah sebagai berikut :
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Mahkamah Agung (MA), dan
Pemerintahan Daerah
Kegiatan Belajar 3Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk dalam jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Rekrutmen politik pada dasarnya merupakan fungsi penyeleksian untuk jabatan dan seleksi kepemimpinan.
Ada beberapa bentuk rekrutmen politik, di antaranya adalah penyortiran atau penarikan undian, rotasi, perebutan kekuasaan, patronage, dan ko-opsi.
Rekrutmen politik di Indonesia tampaknya masih didominasi oleh pemerintah. Bahkan berdasarkan bentuk yang ada rekrutmen politik di Indonesia bisa dikategorikan patronage. 

MODUL 6BUDAYA POLITIK
Kegiatan Belajar 1Hakikat Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba pembicaraan mengenai budaya atau kebudayaan politik persis sama dengan kebudayaan ekonomi dan kebudayaan religius (keagamaan). Perbedaan terletak pada objeknya, objek kebudayaan politik adalah sistem dan proses politik, objek kebudayaan ekonomi adalah sistem dan proses ekonomi, sedangkan objek kebudayaan religius adalah sistem dan proses religi.
Menyimak penjelasan di atas, tampaknya konsepsi budaya politik lebih sempit dan lebih terfokus daripada pengertian budaya secara antropologis, baik subjeknya yang hanya menekankan pada segi pikirian, perasaan dan sikap manusia atau yang oleh Almond dan Verba disebut orientasi, maupun objeknya yang berfokus pada sistem politik dan bagian-bagiannya serta proses politik.
Almond dan Verba mengatakan di dalam objek yang berfokus pada sistem politik terdapat tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif dan evaluatif.
Sedangkan objek orientasi politik dapat digolongkan dalam beberapa objek. Pertama adalah sistem politik secara umum. Kedua adalah pribadi sebagai aktor politik. Ketiga bagian-bagian dari sistem politik yang dibedakan atas tiga golongan objek, yakni struktur khusus yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; pemegang jabatan; dan proses input dan outut politik. Secara sederhana objek-objek politik ini dibagi atas empat objek, yakni : Sistem sebagai objek umum; objek-objek input; objek-objek output; dan pribadi sebagai objek.
Budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai.
Kegiatan Belajar 2Tipe-tipe Budaya Politik
Tipe budaya politik suatu masyarakat atau bangsa akan dapat terlihat setelah terlebih dahulu dilakukan survei terhadap individu-individu anggota masyarakat atau bangsa itu. Jadi budaya politik dalam masyarakat atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada. Dengan kata lain, melalui pengukuran terhadap sejumlah sampel atau responden dari masyarakat atau bangsa akan diketahui tipe-tipe budaya politik masyarakat atau bangsa itu. Tipe-tipe budaya politik itu terlihat dari karakteristiknya, yaitu frekuensi (tingkat kognisi atau afeksi atau evaluasi terhadap objek-objek politik dari sejumlah sample atau anggota masyarakat) pada tiap-tiap sel sesuai dengan aspek dan objek politik yang ada.
Berdasarkan frekuensi atau tingkat orientasi politik anggota masyarakat, dalam hal ini tingkat kognisi, afeksi, dan evaluasinya terhadap objek-objek politik, terdapat tiga tipe budaya politik, yaitu parokial, subjek, dan partisipan.
Budaya politik parokial yang murni terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem tradisional yang sederhana dengan tingkat spesialisaisi politik yang sangat minim. Contoh masyarakat yang memiliki budaya politik demikian adalah masyarakat suku-suku di Afrika atau komunitas-komunitas lokal yang otonom (kerajaan sentralistis) di Afrika atau di benua lain di dunia.
Budaya politik subjek yang murni terdapat pada masyarakat yang tidak memiliki struktur yang didiferensiasikan. Orientasi subjek dalam sistem politik yang telah mengembangkan pranata-pranata demokrasi lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif. Contoh dari tipe orientasi ini adalah golongan bangsawan Perancis. Mereka sangat menyadari akan adanya institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan pada mereka.
Budaya politik partisipan adalah satu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan, struktur dan proses politik serta administrative (objek-objek input dan output). Demikian pula anggota-anggota pemerintahan yang partisipatif secara menyenangkan atau sebaliknya diarahkan kepada berbagai objek politik yang serba ragam.
Kombinasi antara tipe-tipe budaya politik tersebut diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran. Secara konseptual ada tiga bentuk budaya politik campuran, yaitu:
Budaya subjek-parokial
Adalah tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya menolak tuntutan-tuntutan ekslusif (khusus) masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Bentuk budaya campuran ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial (parokialisme lokal) menuju pola budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis).
Budaya subjek-partisipan
Merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis) menuju budaya partisipan (demokratis). Cara-cara yang berlangsung dalam proses peralihan dari budaya parokial menuju budaya subjek turut berpengaruh pada proses ini. Dalam proses peralihan ini, pusat kekuasaan parokial dan lokal turut mendukung pembangunan infrastruktur demokratis.
Budaya parokial-partisipan
Banyak terdapat pada negara-negara berkembang yang melaksanakan pembangunan politik. Di sejumlah negara ini pada umumnya budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Sedangkan norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan
Kegiatan Belajar 3Budaya Politik Indonesia
Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam arti budaya dan geografisnya. Keanekaragaman itu sudah pasti membawa pengaruh yang besar pada budaya politik bangsa kita. Banyaknya budaya daerah yang hadir dalam sistem budaya di negeri ini, telah menimbulkan begitu banyak sub budaya politik Indonesia, yang masing-masing memiliki jarak yang berbeda dengan struktur politik yang ada.
Negara Indonesia berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, sehingga semua bentuk sub budaya politik yang ada di tanah air adalah budaya politik Indonesia. Dengan sendirinya pernyataan ini mengandung arti bahwa apa yang disebut sebagai budaya politik nasional adalah kombinasi antara semua sub budaya politik.
Dalam proses pembentukan budaya politik Indonesia ini, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yakni:
Unsur sub budaya politik yang berbentuk budaya politik asal
Unsur sub budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada.
Budaya politik nasional
Menurut Nazarudin Syamsudin budaya politik Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, karena simbol ini sudah dikenal oleh bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Moerdiono budaya politik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia.
Namun sesunguhnya budaya politik Indonesia belum terbentuk dengan mapan karena sub-sub budaya politik sudah terbentuk lebih dahulu sehingga lebih mewarnai jiwa masyarakatnya. Proses pematangan budaya politik Indonesia dapat di tempuh dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Secara teoritis budaya politik berfungsi menumbuhkan kesetiaaan dan pengakuan rakyat terhadap hak-hak negara, di samping mengarahkan menuju terciptanya konsensus normatif. 

MODUL 7SOSIALISASI, PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI POLITIK
Kegiatan Belajar 1Sosialisasi Politik

Banyak batasan mengenai sosialisasi politik yang dikemukakan oleh para ahli politik. Secara singkat sosialisasi politik dipandang sebagai proses penanaman nilai-nilai politik terhadap individu warga negara yang dilakukan oleh institusi politik, misalnya pemerintah, partai politik dan lembaga sejenis. Kedua, sosialisasi politik dipandang sebagai proses belajar individu mengenai berbagai hal mengenai politik, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai lingkungan kehidupannya. Tujuan dari kedua proses tersebut adalah pembentukan orientasi dan perilaku politik.
Dalam proses sosialisasi politik banyak agen yang terlibat di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah keluarga, sekolah, teman bergaul, teman sekerja, media masa, dan organisasi atau kontak politik. Proses sosialisasi politik biasanya melalui mekanisme imitasi, instruksi dan motivasi. Melalui proses sosialisasi politik tersebut pada fase tertentu akan terbentuk identitas politik seseorang melalui proses identifikasi politik. Identitas tersebut tentu tidak bersifat tetap sepanjang waktu, melainkan bisa saja berubah.
Kegiatan Belajar 2Partisipasi Politik
Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yang artinya "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, partisipate atau partisipation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Partisipasi politik berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.
Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat sebagai suatu kegiatan, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Sementara itu dilihat dari kadar dan jenis aktivitasnya, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori, yaitu: Apatis, Spektator, Gladiator, dan Pengeritik. Berbagai bentuk partisipasi lainnya dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya seperti Goel dan Olsen, Huntington dan Nelson, dan penyusunannya lebih lengkap dan hirarkhis dikemukakan oleh Rush dan Althoff.
Partisipasi politik memiliki berbagai fungsi, di antaranya dikemukakan oleh Robert Lane, yakni sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomis, penyesuaian diri, mengejar nilai-nilai khusus, dan pemenuhan kebutuhan psikologis. Pendapat lain mengenai fungsi partisipasi politik ini dikemukakan pula oleh Arbi Sanit.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di antaranya adalah kesadaran politik, apresiasi politik, modernisasi, status sosial ekonomi, media massa, kondisi pemerintah dan pemimpin politik, kondisi lingkungan dan sebagainya.
Di Indonesia partisipasi politik masyarakat dinilai relatif masih rendah. Karena itu perlu upaya peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik atau peningkatan fungsi-fungsi institusi politik lain, termasuk peningkatan kondisi sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat.
Kegiatan Belajar 3Komunikasi Politik
Pengertian sederhana dari komunikasi politik adalah Transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik. Sebagaimana dapat dilihat pada setiap bagian dari sistem politik terjadi komunikasi politik, mulai dari proses penanaman nilai (Sosialisasi politik atau pendidikan politik). Sampai kepada pengartikulasian dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilalihan kebijaksanaan, dan penilaian terhadap kebijaksanaan tersebut. Tiap-tiap bagian atau tahap itu dipersambungkan pula oleh komunikasi politik.
Demikianlah secara simultan timbal balik vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem politik yang handal, sehat dan demokratis. Komunikasi politik terjadi pada tiap bagiannya dan pada keseluruhan sistem politik itu. Sistem politik seperti itu telah berhasil menjadikan dirinya sistem politik yang mapan dan handal, yaitu sistem politik yang mempunyai kualitas kemandirian yang tinggi untuk mengembangkan dirinya secara terus menerus.
Dalam sistem politik komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang sangat penting. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Melalui komunikasi politik rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik. Melalui itu pula rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik yang diambil. 

MODUL 8DEMOKRASI PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
Kegiatan Belajar 1Hakikat Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi asli Indonesia, karena digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berintikan sila keempat Pancasila dan dijiwai sila-sila yang lainnya. Demokrasi Pancasila mencakup aspek kultural dan struktural. Aspek kultural mencakup nilai-nilai budaya demokrasi berdasarkan Pancasila yang harus menjadi pedoman hidup dalam berbagai kehidupan. Aspek struktural mencakup hubungan kerja antar lembaga-lembaga politik dalam kerangka sistem politik Indonesia sesuai UUD 1945.
Unsur-unsur penting demokrasi Pancasila meliputi: aspek formal, aspek material, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan atau semangat.
Kegiatan Belajar 2Demokrasi Pancasila Dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Demokrasi Pancasila sebagai mekanisme sistem kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengatur semua aspek atau bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam aspek atau bidang politik demokrasi Pancasila mengatur s 

Tidak ada komentar: